TLHP = status tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan; TPTD = tidak dapat ditindaklanjuti (dihitung selesai). Klik batang kategori untuk melihat rinciannya. “Lainnya” adalah rekomendasi berkode 14/15 di SIMWAS yang belum dapat dikelompokkan. Pencegahan Korupsi/Fraud merupakan irisan kode 07, 09, 11, dan 13 sehingga ditampilkan terpisah.
Poin penting 2026
235 laporan hasil pengawasan menghasilkan 680 temuan dan 891 rekomendasi perbaikan.
31% rekomendasi sudah selesai ditindaklanjuti (279 dari 891). Periode ini masih berjalan, jadi wajar bila sebagian rekomendasi belum selesai.
Rekomendasi terbanyak menyangkut Pelayanan Publik: 281 rekomendasi (32% dari seluruh rekomendasi).
Nilai Kerugian/Potensi Kerugian yang Berhasil Diselamatkan Rp810 juta (66% dari nilai rekomendasi Rp1,2 miliar), dari tindak lanjut yang sudah disetor.
592 rekomendasi belum selesai lebih dari 2 tahun (seluruh periode). Ini perlu menjadi perhatian pimpinan.
Laporan hasil pengawasan
235LHP terverifikasi
Temuan
680Permasalahan yang ditemukan
Rekomendasi
891Saran perbaikan
Sudah selesai
31%279 rekomendasi
Pemanfaatan informasi
0Laporan OPD/BUMD terverifikasi
Perkembangan antartahun
Temuan dan rekomendasi menurut tahun LHP. Garis oranye menunjukkan rekomendasi yang sudah selesai sampai hari ini.
Tahun 2026 masih berjalan, sehingga angkanya belum sebanding dengan tahun penuh.
Lihat angka grafik
Tahun
Temuan
Rekomendasi
Selesai
2023
1.123
1.542
1.511
2024
1.369
2.078
1.807
2025
1.191
1.522
1.124
2026 (berjalan)
680
891
279
Rekomendasi yang belum selesai
Semua periode, menurut lama sejak tanggal LHP. Total 1.669 rekomendasi.
< 6 bulan332
6–12 bulan476
1–2 tahun269
> 2 tahun592
Rekomendasi yang terbuka lebih dari 2 tahun berpotensi menjadi temuan berulang dan perlu didorong penyelesaiannya.
Peringkat temuan dominan
Jenis permasalahan menurut jumlah temuan pada periode ini, dari yang terbanyak.
1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)120 · 18%
9. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati24 · 4%
10. Perencanaan kegiatan tidak memadai22 · 3%
11. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll16 · 2%
12. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)14 · 2%
13. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja13 · 2%
14. Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi12 · 2%
15. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal12 · 2%
16. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik11 · 2%
17. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai10 · 1%
18. Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern8 · 1%
19. Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah8 · 1%
20. Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai7 · 1%
21. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan6 · 1%
22. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan6 · 1%
23. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai6 · 1%
7. 07 · Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan (Perencanaan & Penganggaran)16 · 2%
8. 11 · Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang (Pelayanan Publik)14 · 2%
Tampilkan peringkat lengkap (13 jenis)
9. 08 · Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian (Manajemen SDM)12 · 1%
10. 03 · Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan (Pengadaan Barang & Jasa)7 · 1%
11. 04 · Penghapusan barang milik negara/daerah (Akuntabilitas Keuangan)3 · 0%
12. 12 · Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern (Manajemen Risiko & Pengendalian Internal)2 · 0%
13. 10 · Perubahan atau perbaikan struktur organisasi (Pelayanan Publik)1 · 0%
18% rekomendasi periode ini berkode 14/15 sehingga belum dapat dikelompokkan. Perlu pengecekan kodefikasi oleh Subbagian Analisis & Evaluasi (SOP langkah 2).
Rekomendasi strategis
Hasil analisis Tim Analisis & Evaluasi atas rekomendasi yang paling menentukan perbaikan daerah.
Belum ada pemanfaatan yang ditayangkan untuk periode ini
Laporan OPD/BUMD tampil di sini setelah diverifikasi Tim Analisis & Evaluasi dan disetujui untuk publikasi.
Tentang data. Angka berasal dari SIMWAS: hanya LHP yang sudah diverifikasi, dikelompokkan menurut tanggal LHP, dan diperbarui otomatis setiap hari pukul 02.15 WIB. Persentase selesai dihitung per rekomendasi, bukan per kegiatan tindak lanjut.
Nama OPD/BUMD, rincian temuan, dan dokumen LHP tidak ditampilkan. Periode dengan kurang dari 5 LHP tidak ditayangkan.
Koneksi terputus. Coba lagi atau muat ulang halaman.
