Ikhtisar Hasil Pengawasan
Tahun 2026
Pengawasan berintegritas untuk perbaikan tata kelola dan kinerja daerah
Sumber data: SIMWAS Online, data per 31 Okt 2026, 02.15 WIB
01Ringkasan eksekutif
Poin penting 2026
- 235 laporan hasil pengawasan menghasilkan 680 temuan dan 891 rekomendasi perbaikan.
- 31% rekomendasi sudah selesai ditindaklanjuti (279 dari 891). Periode ini masih berjalan, jadi wajar bila sebagian rekomendasi belum selesai.
- Rekomendasi terbanyak menyangkut Pelayanan Publik: 281 rekomendasi (32% dari seluruh rekomendasi).
- Nilai Kerugian/Potensi Kerugian yang Berhasil Diselamatkan Rp810 juta (66% dari nilai rekomendasi Rp1,2 miliar), dari tindak lanjut yang sudah disetor.
- 592 rekomendasi belum selesai lebih dari 2 tahun (seluruh periode). Ini perlu menjadi perhatian pimpinan.
Baru 31% saran perbaikan hasil pengawasan 2026 yang sudah dituntaskan
Sepanjang 2026, Inspektorat menerbitkan 235 laporan hasil pengawasan yang memuat 891 saran perbaikan. Sampai akhir Oktober, 279 saran (31%) sudah dituntaskan. Sebagian besar sisanya berasal dari laporan yang baru terbit, tetapi 391 saran belum mulai dikerjakan dan perlu segera ditangani.
Rekomendasi kebijakan: Langkah yang disarankan: 1. Pimpinan perangkat daerah memeriksa daftar saran perbaikan instansinya di SIMWAS, lalu menetapkan penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya. 2. Dahulukan saran yang belum mulai dikerjakan, terutama yang berasal dari laporan semester pertama. 3. Unggah bukti tindak lanjut ke SIMWAS agar statusnya segera diperbarui. 4. Inspektorat membahas kemajuannya dalam rapat pemutakhiran data tindak lanjut setiap semester. 5. Bila perbaikan sudah membawa manfaat nyata, ceritakan melalui menu Laporan Pemanfaatan di SIGAP agar dapat menjadi contoh bagi instansi lain.
02Informasi strategis hasil pengawasan
Baru 31% saran perbaikan hasil pengawasan 2026 yang sudah dituntaskan
Sepanjang 2026, Inspektorat menerbitkan 235 laporan hasil pengawasan yang memuat 891 saran perbaikan. Sampai akhir Oktober, 279 saran (31%) sudah dituntaskan. Sebagian besar sisanya berasal dari laporan yang baru terbit, tetapi 391 saran belum mulai dikerjakan dan perlu segera ditangani.
Temuan hasil pengawasan
Pada 2026, Inspektorat menerbitkan 235 laporan hasil pengawasan. Dari laporan tersebut ditemukan 680 permasalahan, disertai 891 saran perbaikan (rekomendasi) yang wajib ditindaklanjuti instansi. Kondisi saran perbaikan saat ini: • 279 saran (31%) sudah selesai; • 221 saran (25%) sedang dikerjakan; • 391 saran (44%) belum mulai ditindaklanjuti. Laporan semester pertama (Januari–Juni) sudah 38% tuntas. Laporan semester kedua baru 17% tuntas, karena sebagian besar baru diterima instansi.
Dampak dan risiko
Saran perbaikan yang dibiarkan berisiko membuat masalah yang sama muncul lagi pada pemeriksaan berikutnya. Masalah yang berulang juga menunda perbaikan layanan bagi masyarakat. Angka 31% belum tentu berarti instansi lalai, karena laporan yang baru terbit memang masih dalam masa tindak lanjut. Yang perlu diwaspadai adalah saran yang belum disentuh sama sekali. Sebagai gambaran, dari tahun-tahun sebelumnya masih ada 592 saran perbaikan yang belum selesai lebih dari dua tahun. Angka di atas adalah jumlah keseluruhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bukan penilaian terhadap satu instansi tertentu.
Rekomendasi kebijakan
Langkah yang disarankan: 1. Pimpinan perangkat daerah memeriksa daftar saran perbaikan instansinya di SIMWAS, lalu menetapkan penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya. 2. Dahulukan saran yang belum mulai dikerjakan, terutama yang berasal dari laporan semester pertama. 3. Unggah bukti tindak lanjut ke SIMWAS agar statusnya segera diperbarui. 4. Inspektorat membahas kemajuannya dalam rapat pemutakhiran data tindak lanjut setiap semester. 5. Bila perbaikan sudah membawa manfaat nyata, ceritakan melalui menu Laporan Pemanfaatan di SIGAP agar dapat menjadi contoh bagi instansi lain.
*Sumber data: SIMWAS Online, laporan hasil pengawasan tahun 2026 yang sudah diverifikasi, data per 29 Oktober 2026. Saran yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) dihitung selesai. Angka tidak menyebut nama instansi.
03Realisasi pengawasan Inspektorat
Kegiatan pengawasan
| Jenis kegiatan | Laporan hasil pengawasan |
|---|---|
| Audit | 73 |
| Reviu | 38 |
| Evaluasi | 122 |
| Monitoring | 2 |
| Jumlah | 235 |
Laporan hasil pengawasan
Selama periode ini Inspektorat menerbitkan 235 LHP terverifikasi dengan 680 temuan dan 891 rekomendasi.
Menurut sifatnya: Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 18%; Temuan kelemahan sistem pengendalian intern 31%; Temuan 3E 7%; Belum dikodekan (Keterangan) 17%.
Temuan yang paling sering ditemukan
Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)
Rincian status: 279 selesai, 0 tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD, dihitung selesai), 221 dalam proses, 391 belum ditindaklanjuti.
Rekomendasi yang paling sering diberikan
| Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan | 28% |
| Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian | 20% |
| Keterangan | 18% |
| Rekomendasi lainnya | 34% |
Umur rekomendasi yang belum selesai (semua periode)
Rekomendasi menurut kategori permasalahan
| Kategori | Rekomendasi | Porsi | Selesai | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan & Penganggaran | 123 | 14% | 47% | Rp470.000 |
| Akuntabilitas Keuangan | 130 | 15% | 46% | Rp1,2 miliar |
| Pengadaan Barang & Jasa | 7 | 1% | 28% | Rp1 juta |
| Pelayanan Publik | 281 | 32% | 27% | Rp38 juta |
| Manajemen SDM | 188 | 21% | 27% | Rp1 juta |
| Manajemen Risiko & Pengendalian Internal | 2 | 0% | 0% | — |
| Pencegahan Korupsi / Fraud* | 296 | — | 26% | Rp38 juta |
| Lainnya (kode 14–15) | 160 | 18% | 18% | — |
* Kategori irisan dari kode 07, 09, 11, dan 13; tidak dijumlahkan dengan kategori lain.
04Rekomendasi strategis dan pemanfaatan
Belum ada rekomendasi strategis yang ditetapkan untuk periode ini.
Hasil pemanfaatan oleh OPD/BUMD
Belum ada pemanfaatan terverifikasi yang disetujui tayang untuk periode ini.
05Catatan metode
Data bersumber dari SIMWAS Online (LHP berstatus terverifikasi, dikelompokkan menurut tanggal LHP). Kategori memakai kode jenis rekomendasi Permenpan 42/2011 sesuai Peta Proses Bisnis SIGAP. Nilai yang berhasil diselamatkan dihitung dari tindak lanjut yang disetujui dan sudah disetor (tanggal setor terisi di SIMWAS), dibatasi nilai rekomendasinya. Umur rekomendasi dihitung dari tanggal LHP sampai tanggal data. Identitas instansi dan rincian temuan tidak dicantumkan. Angka dapat berbeda dari IHPS cetak karena data SIMWAS terus diperbarui setelah tanggal tutup buku.